Ini Buktinya Kalau Benny Tabalujan Simon Itu Bukan Mafia Tanah

Share:


INTRONEWS - INI press release yang dikeluarkan Ronny L. D. Janis, S.H., Sp.N, kuasa hukum Benny Tabalujan Simon (Benny Simon) dan PT Salve Veritate. Keterangan pers berisikan klarifikasi ini langsung dilontarkan Ronny, Sabtu (11 Juli 2020) untuk membuktikan kalau kliennya bukanlah mafia tanah seperti yang ditudingkan para pihak di sejumlah media.

Ronny L. D. Janis, SH, Sp.N., selaku Kuasa Hukum Benny Tabalujan dan PT Salve Veritate dengan tegas menyatakan klarifikasi terhadap pemberitaan-pemberitaan di media atas perkara yang menimpa kliennya.

"Klien kami bukanlah Mafia Tanah sebagaimana dituduh oleh Abdul Halim. Hal tersebut dikarenakan klien kami adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Cakung Barat seluas 7,7 hektar, yang telah dimiliki oleh Keluarga Tabalujan sekitar 45 tahun, menguasai secara fisik, memanfaatkan tanah sebagaimana peruntukannya, tidak mengambil hak orang lain dengan melawan hukum serta selama sekiar 45 tahun telah melaksanakan kewajiban dengan membayar pajak tepat waktu," papar Ronny dalam siaran persnya tersebut.

Ronny memaparkan, pada tahun 2018 ada pihak yang bernama Abdul Halim mengaku memiliki hak atas tanah tersebut dengan dasar Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan pada tahun 1980 di Kecamatan Cakung.

Bukti kepemilikan kliennya atas tanah tersebut sudah pernah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Junto Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Junto Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan SHGB milik kliennya adalah sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum.

"Dalam persidangan perkara Tata Usaha Negara tersebut, pihak BPN Jakarta Timur sebagai Tergugat menyatakan dan membuktikan bahwa SHGB milik Klien kami adalah sah, tidak ada cacat, serta memiliki kekuatan hukum," tandas Ronny.

Atas perbuatan Abdul Halim tersebut, kliennya Benny Simon juga telah Membuat Laporan Polisi nomor LP/4145/VII/2019/PMJ/Dit Reskrimus tanggal 10 Juli 2019 melalui Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana Pasal 264 dan/atau Pasal 266 dan/atau Pasal 385 KUHP dan/atau Pasal 3, 4, 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada saat BPN Jakarta Timur sedang berjuang membuktikan SHGB kliennya di PT TUN DKI Jakarta, melalui surat dari Kanwil BPN Prov. DKI Jakarta yang baru diterimanya pada 27 Januari 2020, pihaknya mendapatkan informasi bahwa Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta secara sepihak telah melakukan pembatalan terhadap SHGB milik Kliennya beserta turutannya. Sayangnya, hal itu tanpa memberikan kesempatan kepadanya untuk mengklarifikasi dan memberikan keterangan terkait pembatalan tersebut.

"Bahwa terhadap pembatalan sepihak tersebut, kami telah mengajukan keberatan kepada Kanwil BPN DKI Jakarta, namun tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Kanwil BPN DKI Jakarta," kata Ronny.

Dikarenakan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sama sekali tidak menanggapi keberatan yang diajukan, maka Kliennya atas nama Benny Tabalujan menempuh upaya hukum yaitu:

- Mengajukan Gugatan Tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah terdaftar dengan register nomor 59/G/2020/PTUN.JKT sehubungan dengan surat pembatalan Kanwil tersebut yang saat ini masih tahap pembuktian di persidangan dimana BPN Wilayah sebagai pihak Tergugat dan BPN Kota Turut Tergugat.

- Mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum register nomor 209/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimana Abdul Halim sebagai Tergugat I, BPN Wilayah Sebagai Tergugat II dan BPN Kota sebagai Tergugat III sehubungan dengan sengketa kepemilikan atas tanah.

Dijelaskan Ronny, demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan itu maka demi hukum proses pidana atas laporan Abdul Halim harusnya dihentikan karena terdapat unsur sengketa kepemilikan (Perdata Murni).

Setelah pembatalan yang dilakukan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta pada
20 Desember 2019, BPN Kota Jakarta Timur menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Abdul Halim. Hal tersebut dinilai Rionny sangat janggal karena masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI, sebab dalam putusan tingkat Banding telah memenangkan kliennya dan menyatakan Sertifikat milik Benny Tabalujan sah dan memiliki kekuatan hukum.

"Sehingga demi keadilan dan kepastian hukum BPN Jakarta Timur atau pun Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sebagai sebuah Institusi sudah sepatutnya dan sesuai dengan undang-undang, seharusnya tidak menerbitkan Sertipikat atas nama Abdul Halim," ungkap Ronny.

Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Badan Pertanahan Nasional sebagai sebuah Institusi, di pengadilan menyatakan Sertipikat Milik Benny Tabalujan sah, tidak ada cacat prosedur, dan berkekuatan hukum, "namun di luar pengadilan membatalkan Sertipikat tersebut?" tukas Ronny dengan nada heran.

Dengan seluruh peristiwa dan kejanggalan-kejanggalan tersebut, atas dasar Laporan Polisi Nomor LP/5471/X/2018/PMJ/DITRESKRIMUM tanggal 1 Oktober 2018 di Dirreskrimum Polda Metro Jaya, atas dugaan pemalsuan surat dan/atau memberikan keterangan palsu yang dibuat Abdul Halim, "Klien kami telah dipanggil sebagai Saksi dan ditetapkan sebagai Tersangka pada saat PSBB (Lockdown) sehubungan dengan Pandemi COVID 19 yang mana Benny Tabalujan yang tinggal di Australia tidak dapat menghadiri panggilan-panggilan karena Negara Australia juga memberlakukan lockdown," papar Ronny.

Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional merupakan bagian dari program Presiden RI Joko Widodo untuk memberantas mafia-mafia tanah di Indonesia dikarenakan adanya pendaftaran tanah. Ini juga memberi kepastian hukum terhadap pemilik tanah yang sudah membeli, memiliki, menguasai tanah dengan itikad baik serta melakukan kewajiban membayar pajak. Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka akan menarik investor.

Tindakan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta yang membatalkan SHGB Benny Tabalujan secara sepihak dan tanpa dasar hukum, merupakan tindakan tidak mendukung program pemerintah. "Karena, kejadian yang klien kami alami ini bisa saja terjadi kepada pihak pemilik tanah lainnya," kata Ronny.

Sekali lagi ditegaskan Ronny, "berdasarkan fakta-fakta di atas, menunjukkan klien kami dan Keluarga Tabalujan bukan mafia tanah sebagaimana dituduhkan oleh Abdul Halim. Karena klien kami sebagai pemilik sudah mempunyai hak atas tanah tersebut selama 45 tahun, menguasai secara fisik, memanfaatkan tanah sebagaimana peruntukannya serta melaksanakan kewajiban dengan membayar pajak setiap tahunnya, tidak mengambil hak orang lain dengan melawan hukum," pungkasnya.(*)

No comments