Ketum GPAN Siswandi Minta Komisi Jaksa Agung Periksa JPU yang Salah Ajukan Tuntutan | Surat Terbuka Bukan Cek Kosong

Share:


INTRONEWS - Ketua Umum Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN) Brgjen Pol (P) ADV Drs Siswandi menyayangkan prilaku jaksa penuntut umum (JPU) yang mengajukan tuntutan terhadap pelaku penyiram Novel Baswedan 1 tahun, sehingga jatuh vonis hakim 2 tahun penjara. 

Tuntutan jaksa itu terlalu rendah. Dengan demikian atas nama pengurus GPAN, Siswandi mengusulkan kepada Komisi kejaksaan Agung RI untuk periksa jaksa yang menuntut pelaku penyiraman Novel Baswedan yang dianggap terlalu rendah itu. 

Bagaimana dengan bandar dan sindikat narkoba dengan barang bukti lebih dari 42 kg narkotik jenis Sabu di  PN Tanjung Karang dengan tuntutan 3 tahun sehingga vonis hakim hanya 2 tahun penjara. 

"Enak banget bandar narkoba di Republik ini," tandas Siswandi dalam siaran Persnya melalui whatsapp di kawasan Harmoni Jakarta, Jumat 24 Juli 2020.

 Untuk itu, Siswandi melayangkan Surat Terbuka yang ditujukan kepada para hakim agung di gedung Mahkamah Agung RI. Surat Terbuka itu ditembuskan kepada seluruh khalayak publik yang menghendaki keadilan di negeri ini. 

"Aturannya sudah jelas, sebaiknya tuntutan tidak diajukan diluar koridor hukum," pungkas Siswandi. Berikut ini konten dari Surat Terbuka yang sempat dirilis ke publik pada 22 Juli 2020 lalu:
-------------------------------------- 

Yang Mulia Bpk/Ibu 
HAKIM AGUNG RI

di  Jakarta

Surat terbuka saya ke ketua Mahkamah Agung RI bukanlah cek kosong artinya ada data pendukung yang dengan mudah untuk diverifikasi. Mari buka teliti dengan obyektif perkara Jupiter yang sedang mendekam ditahanan Polda DKI Jakarta. Adi Suhendra bin Tarbu yang ditahan di Lapas Salemba. Pitrio yang sedang ditahan di Lapas Cipinang. 

Ketiganya memenuhi unsur SEMA Nomor 4 Tahun 2010, sungguh tragis putusan Pengadilan Negeri dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tolak. Yang biasanya tolak perbaikan atau kabul kembali data ini ada dan tidak bisa dibantah lagi. 

Yang kedua soal distribusi putusan lengkap putusan kasasi Deni dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat menunggu sampai 2 tahun belum juga ada. Yunizar Akbar Tanjungkarang Lampung, Prandika dari Palembang juga mengeluhkan hal yang sama lambatnya mendapatkan salinan putusan lengkap hasil kasasi.

Dengan fakta-fakta tersebut semoga surat terbuka saya ke ketua Mahkamah Agung RI sempat dibaca dan diatensi. Semuanya hanya memenuhi panggilan kalau ada kemungkaran berbuatlah dengan kekuatan atau tenaga. Jika tidak cukup dengan lisan, jika tidak juga cukup dengan doa. Itulah selemah-lemahnya iman.

Jakarta,  22  juli 2020
KETUM  GPAN


Brigjen Pol P ADV Drs Siswandi

No comments