Polisi Hentikan Penyidikan Laporan Marinus Gea | Penetapan Tersangka Finsen Mendrofa pun Gugur

Share:


INTRONEWS - Pada 28 Februari 2017, Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi III DPR RI, Marinus Gea, melalui kuasa hukumnya melaporkan Finsen Mendrofa atas dugaan pencemaran nama baik. 

Laporan Marinus Gea mengacu pada Pasal 27 ayat (3), Jo Pasal 45 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Finsen juga dianggap melanggar Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP seperti yang tertulis dalam Laporan Polisi Nomor: LP/230/II/2017/Bareskrim. 

Atas laporan Marinus Gea tersebut terus bergulir hingga Finsen Mendrofa ditetapkan sebagai tersangka pada september 2017 lalu. 

Finsen Mendrofa beberapa kali diperiksa, bahkan Desember 2019 diperiksa kembali. Berkas perkara sempat dikembalikan Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik polisi (P19) beberapa kali dan terakhir pada Februari 2020. Artinya perkara ini terus bergulir. 

“Setelah P19 beberapa kali, kami terus mendesak penyidik untuk memberikan kepastian hukum kepada klien kami, karena penetapan tersangka sudah lebih 2 tahun dan jika tidak ada kepastian hukum. Kami sudah menyiapkan langkah-langkah hukum untuk mencari kepastian hukum dan keadilan terhadap klien kami sekaligus rekan kerja kami di kantor hukum,” ucap Wardaniman Larosa, dalam keterangannya kepada pers, kemarin. 

Wardaniman Larosa pada 25 Juni 2020 menerima surat dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.Tap/55.B/VI/2020/Dittipidsiber tanggal 24 Juni 2020 atas Laporan Polisi oleh Marinus Gea melalui kuasa hukumnya yang saat ini duduk di komisi III DPR RI. 

“Alasan SP3 itu karena tidak memenuhi keseluruhan unsur pasal yang disangkakan, bukan karena dicabut laporannya dan bukan juga karena telah ada perdamaian. Ini murni objektivitas dan profesionalitas penyidik karena setelah digelar ternyata laporan tersebut tidak memenuhi keseluruhan unsur pada pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Sehingga patut diduga secara hukum klien kami, Finsen Mendrofa, tidak melakukan pencemaran nama baik terhadap pelapor. Sejak awal perkara ini bergulir, kami yakin bahwa hukum pasti ditegakkan dan akhirnya ada kepastian hukum kepada klien kami Finsen Mendrofa,” tandas Wardaniman.

Di tempat yang sama, merespon hal itu Finsen Mendrofa mengaku senang dan percaya proses hukum di Indonesia tidak selamanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus yang menimpa dirinya. 

“Saya semakin percaya hukum tetap menjadi panglima di negeri kita. Setelah 2 tahun lebih status tersangka saya, akhirnya dihentikan juga,” kata Finsen sambil berucap syukur. 

Finsen mengapresiasi objektifitas dan independensi Polri khususnya penyidik yang memberikan kepastian hukum kepada dirinya. 

“Saya belum menggunakan hak saya untuk melaporkan balik meski diperkenankan dalam Pasal 317 KUHP. Saya belum terpikir memperpanjang masalah ini kecuali ada hal-hal lain yang mengharuskan saya terpaksa melakukan itu,” imbuh Finsen. 

Belum Penuhi Unsur 
Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Kadivhumas Mabes Polri), Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan kasus yang dilaporkan salah satu kuasa hukum politisi PDI Perjuangan kepada Finsen Mendrofa telah dihentikan dengan bukti Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Ya benar pada 24 Juni 2020 kemarin, kami melalui Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber telah menerbitkan SP3,” kata Argo saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Mantan Kabaghumas Polda Metro Jaya pun ini menjelaskan, pihaknya menerbitkan SP3 dengan dasar dugaan tindak pidana pencemaran nama baik belum memenuhi unsur di dalamnya. 

“Terhitung tanggal 24 Juni 2020 dikarenakan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu tidak memenuhi keseluruhan unsur pasal yang dipersangkakan terkait dugaan pencemaran nama baik. SP3 itu pun sudah diberitahukan kepada pihak terkait salah satunya Jaksa Agung Republik Indonesia,” tutup Argo.[rls/IS]

No comments