Orangtua Siswa SMKN 9 Bandung Keluhkan Dana Sumbangan Pendidikan | Ada apa Lagi ini?

Share:



INTRONEWS  - Pungutan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) oleh pihak SMK Negeri 9 Kota Bandung dikeluhkan seluruh orangtua siswa. Mereka mengaku berat dan sangat terbebani.

Keluhan tersebut terungkapkan dari beberapa orangtua siswa yang ditemui selepas menghadiri undangan rapat dari pihak sekolah di Jl. Soekarno-Hatta No. 10, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Selasa (4/8/2020).

“Hari selasa tanggal 28 juli 2020 lalu, kami selaku orangtua siswa SMKN 9 Bandung diundang rapat oleh pihak sekolah. Poin yang kami dapat dan garis bawahi dari rapat tersebut, ternyata banyak hal yang dirasakan sangat memberatkan kami sebagai orangtua,” kata salah satu dari para orangtua yang mewakili semua.

SPP gratis yang beberapa waktu lalu di-Pergubkan, ternyata hanya sebagian saja yang ditanggung pemerintah yaitu Rp160 ribu per bulan untuk setiap siswa. SPP yang ditarik pihak sekolah biasanya sebesar Rp400 ribu per bulan setiap siswanya.

Pihak sekolah, lanjut mereka, berdalih hanya bisa mensubsidi sebagian, karena program yang akan dijalankan pihak sekolah membutuhkan biaya tidak sedikit, lebih Rp12 miliar, sementara sekolah hanya bisa mencover sebesar Rp5 miliar dari dana BOS dan BOPD (bantuan operasional pemerintah daerah), sehingga terdapat selisih kekurangan sebesar Rp7 miliar.

Akhirnya kekurangan tersebut dibebankan kepada siswa dalam bentuk DSP. Dengan 3 pilihan besaran DSP per siswa adalah Rp3,2 juta, Rp3 juta dan Rp2,8 juta.

“DSP tersebut harus dilunasi dalam waktu 6 bulan (Juli-Desember) dan berlaku untuk semua siswa (kelas X, XI dan XII). Buat kami yang kebetulan anaknya sudah memasuki tahun ke-2 (kelas XI) tentu sangat keberatan, karena DSP biasanya hanya dibebankan kepada siswa baru (satu kali selama menempuh pendidikan 3 tahun),” kata para orangtua yang tidak bersedia ditulis identitasnya.

Jika saja orangtua mengambil nilai DSP terkecil pun, menurut mereka, maka perbulan harus membayarkan sebesar Rp466 ribu perbulan. Sementara itu SPP pun harus dibayarkan orangtua.

Hal lain, berdalih Permendikbud No. 75/2016, bahwa Komite Sekolah boleh melibatkan Wali Murid untuk berpartisipasi dalam pendanaan pendidikan dalam bentuk sumbangan.

“Buat kami, ketika sudah ditentukan besaran nilainya dan diwajibkan membayar, tentu ini sudah menjadi pungutan. Dan tidak dapat dibenarkan menurut peraturan tersebut,” kata para orangtua dengan nada kesal.

Berbeda dengan sekolah lain (SMAN & SMKN), mereka sudah membebaskan dari iuran bulanan (SPP). “Buat kami, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk SPP gratis, ya gratis,” tandasnya kompak.

Adapun masalah sekolah punya rencana besar untuk pengembangan, menurut para orangtua siswa SMKN 9 Bandung, itu adalah tanggung jawab pemerintah. “Rencana boleh, tapi tidak besar pasak daripada tiang," pungkasnya.[*/IS]

No comments