Pernyataan Berani Siswandi, Pasal 127 Diperjualbelikan sehingga Bandar Narkoba Bernafas Lega

Share:


INTRONEWS - Ketua Umum Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN)  Brigjen Pol Purn ADV Drs Siswandi mengapresiasi kegiatan Zoom Meting bertema Narkoba Sebagai Solusi dan Bedah Buku "Politik Hukum Narkotika", yang digelar GA MUI Pusat, LP3N, dan P3A Asosiasi Dosen Indonesia, di Jakarta, Selasa 22 September 2020.

Dalam Zoom Meeting itu hadir para pembicara: mantan Kepala BNN Komjen Pol purn Anang Iskandar, Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol purn Dr Benny J Mamoto, Ketua Ikatan Hakim Indonesia Riki P Wawuru, dari Kemenkes dr Herbet Sidabutar, dari BNN ada Drs Sutarso, dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Asep Zaenal, dan dari Kejaksaan Agung. Bertindak sebagai moderator Dr Titik Haryati sekaligus mewakili MUI Pusat.

Pada kesempatan Zoom Meeting di hadapan ratusan peserta tersebut Ketua Umum GPAN Siswandi mengulas hal penting yang jarang dikemukakan para ahli atau aktivis anti narkoba. Yakni, manifestasi pasal 127 UU Narkotika. Kata Siswandi, semua narasumber menyepakati Rehabilitasi sebagai Solusi Penanggulangan Narkoba. Tidak diperjualbelikan.

Diundang pula sejumlah pihak untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait persoalan narkoba, yakni Komisi III DPR RI, para hakim agung, petinggi kejaksaan agung, Dept Brantas BNN dan Kepala BNNP se-indonesia, maupun Dirjen Lapas Kemenhukumham.

Saking urgennya masalah narkoba ini mengundang banyak pihak tertarik mengikuti Zoom Meeting alias diskusi dalam jaringan (Daring) ini. Peserta antusias dan jumlahnya hampir mencapai 300 orang ikut masuk jaringan. Tidak hanya menggunakan seluler, tidak sedikit pula yang memanfaatkan laptop dan PC.

Pembahasan "Politik Hukum Narkotika" ini menuju pada satu keinginan agar menjadi satu dalam Pola pikir dan Pola Tindakan terhadap korban penyalahguna maupun pecandu narkoba di NKRI. Ujungnya bertujuan "Merdeka, Indonesia Bersih Narkoba".

Di tengah-tengah pembicaraannya di Zoom Meeting itu Siswandi mengapresiasi pernyataan Benny J Mamoto soal pasal 127 yang diperjualbelikan. Sekarang sudah menjadi bumerang, karena nasib para penyalahguna dan pecandu itu dihukum bukan oleh stakeholder di level tingkat tinggi, tapi di level pelaksana.

"Ada 80-an lebih orang mengadu ke tempat saya soal jualbeli wani piro untuk pasal 127. Contohnya, Tio Pakusadewo itu dituntut 5 tahun dan denda Rp800 juta. Kita bela dari GPAN, kenapa vonis 20 bulan jaksa tidak banding," ungkap Siswandi.    

Pada kasus kedua, lanjut Siswandi, tertangkapnya Rido Rhoma yang kemudian vonis dari PN selama 10 bulan rehab, banding jaksa di Pengadilan Tinggi 10 bulan rehab tapi kenapa kasasi.

"Kasasi itu vonisnya penjara satu setengah tahun, sehingga sisanya masuk penjara. Ini siapa yang salah? Berarti gak ikhlas tatkala memutuskan rehabilitasi, jaksanya banding," tandas Siswandi lagi.

Mantan petinggi BNN ini pun mencontohkan kasus lainnya, bandar besar dengan barang bukti 42 kg ganja di Tanjungkarang tuntutan jaksa 3 tahun, vonis majelis hakiim 2 tahun penjara. Kalau hukum seperti itu maka, kata Siswandi, dampaknya akan sangat buruk.

"Jadi nantinya orang akan memilih daripada jadi kurir, penyalahguna, pecandu, mending jadi bandar saja. Nah ini yang bahaya," papar Siswandi di hadapan ratusan peserta Zoom Meeting tersebut.

Dikatakan:"Ada vonis hukuman mati bandar besar Fredy Budiman, itu saya yang nangkep. Dia divonis hukuman mati kemudian dikasasi kok jadi 12 tahun. Nah inilah pengawasan kita terhadap kasus-kasus seperti itu sangat perlu," ungkap Siswandi sambil menjelaskan posisinya saat ia di Bareskrim Polri waktu dulu.

Siswandi berharap, para penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim memperhatikan kebenaran fakta hukum. Sebab, kata Siswandi, penjelasan para narasumber di Zoom Meeting itu benar 100 persen, perlu diimplikasikan di lapangan.[isur]

No comments