Menkumham: Segera Revisi UU Narkotika agar Bisa Tangkap Bandar dan Rehabilitasi Pecandu

Share:

INTRONEWS  - Angin segar bagi para aktivis anti narkoba, kini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, sedang berusaha merevisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasalnya, ia geram dengan para bandar dan gembong narkotika yang makin deras memasukan barang haram ke Indonesia.

Ulah para bandar dan gembong narkoba itu, petugas BNN maupun kepolisian pun menangkapi para pemakai dan sebagian bandar. Akibat itu lapas menjadi over kapasitas. Napi tidak terkontrol karena terlalu berjubel.

"Untuk menambah lapas tentu perlu biaya besar, tidak efektif, sehingga harus revisi dulu UU nya agar kita bisa optimalisasi panti rehabilitasi dan rumah sakit pemda," ungkap Menkumham Yasonna Laoly di Ekowisata dan Budaya Alam Santosa Pasir Impun Kab Bandung, Sabtu (17 Oktober 2020).

Yasonna Laoly saat itu sedang kunjungan ke sahabat lamanya politisi senior Eka Santosa pemilik ekowisata Alam Santosa di Desa Cikadut, Cimenyan, Kab. Bandung. Bersamaan acara kunjungannya ia menyaksikan penandatanganan MoU antara Gerakan Hejo dengan BNN dengan pencanangan Desa Bersinar (Bersih Narkoba).    

Menurut Yasonna, kalau kita bisa menyelesaikan masalah narkoba, itu kita bisa menghemat biaya. Untuk biaya makan napi saja sehari-hari kita harus membayar Rp1,8 triliyun setahun.

Kalau kita bisa selesaikan persoalan narkoba yang jumlahnya sampai jutaan orang, dan itu tidak saja perkotaan, maka pendekatan yang digunakan BNN masuk ke desa-desa. Yasonna mengapresiasi aktivitas BNN Jabar yang dipimpin Brigjen Pol Sufyan Syarif.

"Ada pemakai rehab. Kalau ada pemakai berarti ada bandar ada kurir, itu tangkap. Ini sekaligus kampanye agar masyarakat tahan terhadap godaan narkoba yang bahayanya sangat berat. Ini benar-benar cleaning center dalam banyak hal," tandas Yasonna.

Kapasitas lapas kita terbatas, sudah pasti yang sekarang ada over kapasitas (kelebihan muatan), bahkan sudah melebihi over kapasitas. Di beberapa daerah, menurut data Kemenkumham, over kapasitasnya sudah mencapai 700 persen. Memang ada yang 400 bahkan 300 persen.

Tidak cukup kalau harus penambahan tempat. Seharusnya Indonesia mengurangi pasar narkoba, mengurangi pemakai. Bagaimana cara mengurangi pemakai, kata Laoly, ya rehabilitasi.

"Optimalisasi panti rehabilitasi. Pencegahan digencarkan, artinya mencegah orang tidak pakai narkoba. Apa itu pencegahan, ya pendidikan," kata Yasonna yang saat itu didampingi Eka Santosa, Kepala BNN Jabar Sufyan Syarif, Bupati Bandung Dadang Naser, serta tokoh Sunda dan Nias.

Kalau kita terus biarkan pasar, biar pun pertambahan pegawai aparat, sehebat-hebatnya kita tidak akan mampu menangani masalah narkoba. Kalau untuk penambahan kapasitas, penambahan pegawai, peralatan, itu lebih dari Rp100 miliar untuk menangani 1000 orang napi.

"Bayangkan kalau untuk menangani 10 ribu orang berarti sudah Rp1 triliun. mending dibangun jalan atau apa lah," paparnya.

Yang mencengangkan, Yasonna menyebutkan tren kenaikan jumlah napi. Kita naik 20 ribu napi per tahun penambahannya. Gak kuat, kalau 20 ribu per tahun berarti Rp2 triliun biaya yang harus dikeluarkan. Anggaran lapas kita cuma Rp5 triliun setahun, semua sama pegawai, makanannya, peralatannya, semuanya.

"Makanya sekarang kami sedang merevisi UU Narkotika. Kewajiban kita untuk merehabilitasi pecandu dan pemakai itu menjadi target utama, ditambah pencegahan. Tangkap-tangkap itu kepada bandar dan kurir. Utamanya bandar. Sebab, selagi harga narkoba mahal bandar internasional itu akan selalu dengan segala cara memasukan narkoba ke Indonesia," kata Yasonna.

Masih kata Yasonna, karena harga mahal, yang ketangkap bukan kurir tapi bandarnya yang diluar negeri sana. Kita memang belum bisa masukan aparat untuk menyerang ke Nikaragua ke meksiko, kita belum bisa. 

"Kita tidak cukup punya lapas narkoba. Idealnya memang setiap dekat penghuni kita ada lapas narkotika. Tapi kita tidak punya uang yang cukup.  Kita harus optimalisasi panti rehabilitasi maupun Rumah Sakit pemda. Kita sedang berupaya agar segera revisi UU Narkotika," pungkas Menteri.[isur]

No comments