Soal UU Narkotika Siswandi Minta Menkumham Tidak Cuma Sesumbar

Share:

INTRONEWS - Ketua Umum Generasi Peduli Anti Narkoba Brigjen Pol Purn ADV Drs Siswandi meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, tidak sekadar wacana dan komentar semata mengenai Undang Undang Narkotika.

"Terapkan saja segera UU tersebut, laksanakan Surat Edaran MA maupun Peraturan Kepolisian (PP) Kapolri," kata Siswandi kepada pers melalui android, Senin 19 Oktober 2020.

Siswandi menegaskan hal itu terkait tulisan di media mengenai komentar Menkumham Yasonna Laoly yang akan merevisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Jangan hanya wacana, UU sudah  mengaturnya kalau korban penyalahguna maupun pecandu  wajib direhabilitasi," kata Siswandi yang sudah sejak lama mengusulkan kepada para hakim agar tidak menghukum penjara bagi penyalah guna atau pecandu.

Pernyataan Siswandi diperkuat dengan kutipan pendapat mantan Kepala BNN Komjen Pol Purn Anang Iskandar, hukuman penjara bagi penyalah guna narkotika tidak menimbulkan efek jera, hukuman penjara juga tidak bermanfaat, justru menimbulkan berbagai masalah.

Persoalan yang muncul antara lain besarnya biaya penyidikan, penuntutan dan pengadilan dalam menangani penyalah guna narkotika. Karena lama dan berlarut-larut dalam memeriksa perkara penyalah guna narkotika, sehingga biayanya pun jadi mahal.

Anang juga, lanjut Siswandi, melihat masih munculnya penyakit napi narkoba kambuhan di dalam penjara. Mereka pasti kambuh dan menggunakan narkotika lagi selama disel, setelah selesai menjalani hukuman penjara pun mereka pasti kambuh lagi.

Akibat kambuhan itu pun napi narkoba menjadi pembeli narkotika secara rutin, yang menyebabkan pertumbuhan penyalah guna sangat pesat disusul pertumbuhan peredaran narkotika di Indonesia yang makin gencar.

Siswandi mengutip lagi soal dekriminalisasi penyalah guna narkotika yang dikonstruksi dalam pasal pasal UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, seperti berikut ini:

- Penyalah guna diancam pidana (pasal 127/1). Penyalah guna tidak memenuhi sarat dilakukan penahanan (KUHAP pasal 21).

- Tujuan UU Narkotika yang berlaku menyatakan penyalah guna dan pecandu dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi (pasal 4d).

- Hakim diberi kewajiban (pasal 127/2) mengetahui keadaan ketergantungan narkotika terdakwanya (pasal 54).

- Hakim diberi kewenangan menghukum rehabilitasi, justice for health (pasal 103/1) Rehabilitasi = hukuman (pasal 103/2).

Di akhir kalimat, Siswandi meminjam istilah Anang Iskandar soal tantangan bagi para hakim ke depan. Bersediakah para hakim secara berjenjang keluar dari kebiasaan menjatuhkan hukuman penjara dalam mengadili perkara yang terbukti sebagai penyalah guna narkotika dan sebagai gantinya menjatuhkan hukuman rehabilitasi?

Sebagai langkah terobosan, tidak saja mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi lebih pada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang ditunggu tunggu masyarakat.

Sampai sejauh ini, Siswandi makin kuat mendesak Menkumham untuk aplikatif menerapkan UU Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan PP Kapolri.

"Itu saja laksanakan, selanjutnya kita lihat hasil dan efeknya terhadap persoalan narkoba," pungkas Siswandi sambil meneriakan slogan Indonesia Bersih Narkoba menggantikan kondisi Indonesia Darurat Narkoba.[isur]

No comments