Dirjen Gakkum KLHK Pertanyakan Alasan Greenpeace Gunakan Video Tahun 2013

Share:

INTRONEWS - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan soal video kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di konsesi sawit di Papua yang diekspos Greenpeace merupakan video tahun 2013.

Demikian penegasan Dirjen Gakkum (Direktur Jenderal Penegakan Hukum) KLHK Rasio Ridho Sani di Jakarta yang diterima redaksi intronews.my.id, Jumat 13 November 2020 lalu.

“Investigasi yang diekspos Greenpeace menyebutkan, video yang digunakannya itu adalah video tahun 2013," tandasnya.

Lebih lanjut Dirjen Gakkum KLHK mempertanyakan alasan video investigasi yang dilakukan tujuh tahun yang lalu, baru diekspos sekarang oleh Greenpeace. “Seharusnya, Greenpeace segera melaporkan bukti video tahun 2013 itu kepada pihak terkait pada saat itu,” tambahnya.

Greenpeace seharusnya jujur mengungkapkan hasil investigasinya bahwa pelepasan kawasan hutan untuk konsesi-konsesi perkebunan sawit yang dieksposnya itu diberikan pada periode tahun 2009-2014, bukan oleh pemerintahan periode sekarang.

“Misalnya, SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang diberikan Pak Menteri Kehutanan yang dulu kepada PT Dongin Prabhawa, itu adalah SK tahun 2009,” kata Dirjen.

Jika Greenpeace memiliki bukti-bukti karhutla seperti kejadian yang dieksposnya sekarang ini, Dirjen Gakkum KLHK menyarankan lebih baik segera dilaporkan temuan-temuannya itu ke pihak terkait pada waktu kejadian, agar segera bisa ditindaklanjuti.

Dirjen Gakkum KLHK menegaskan lagi, perusahaan-perusahaan dari negara mana pun yang melanggar, terutama terkait karhutla, terbukti telah ditindak sesuai prosedur peraturan perundangan.

“Beberapa perusahaan yang berada di bawah grup Korindo telah berikan sanksi akibat karhutla yang terjadi di konsesi-konsesi mereka, bahkan ada yang dibekukan izinnya. Juga beberapa perusahaan Malaysia, Singapura, termasuk perusahaan-perusahaan Indonesia,” paparnya.

Dirjen Gakkum KLHK sekali lagi menjelaskan bahwa hampir seluruh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat, diberikan di era periode pemerintahan sebelumnya.(isur/rls)

No comments