Tim Hukum Terdakwa Kecewa Majelis Menolak Kehadiran Saksi Ahli Utusan Menteri Petanahan

Share:

INTRONEWS - Entah apa yang menjadi alasan hingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan Paryoto, terdakwa kasus pemalsuan akta tanah.

Padahal, saksi ahli itu ditugaskan khusus dari Tenaga Ahli Kementerian ATR, Dr Ling R Sodikin Arifin SH CN MH MKn, oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil. Saksi ahli itu sudah hadir dalam persidangan Selasa (3/11/2020).

Sikap majelis hakim yang diketuai Hakim Syafrudin A Rafiek itu membuat tim pengacara terdakwa, antara lain Wardaniman Larosa SH dan Brigjen Pol Purn ADV Drs Siswandi, menjadi kecewa.

"Kami tim kuasa hukum Paryoto sangat menyayangkan tindakan penolakan tersebut," kata Wardaniman Larosa, Selasa (3/11/2020).

"Beliau ditugaskan pak Menteri langsung untuk membuat terang suatu peristiwa hukum yang melibatkan Pak Paryoto selaku mantan pegawai kantor pertanahan (BPN) Jakarta Timur," tandas Wardaniman.

Hasil investigasi sengketa tanah yang membuat Paryoto menjadi terdakwa pun tidak pernah dibeberkan kepolisian dan kejaksaan. Padahal, itu adalah bukti utama dalam kasus ini.

Sementara itu menurut ADV Siswandi, tuduhan-tuduhan kepada kliennya sebagai mafia tanah sangat tidak berdasar. "Jelas saja itu fitnah keji terhadap klien kami," ungkap Siswandi yang diwawancarai secara khusus oleh INTRONEWS melalui whatsapp.

Paryoto hanya seorang juru ukur dari kantor BPN Jaktim yang melaksanakan tugas dari atasannya, yakni pengukuran tanah di kawasan Cakung Barat. Itu sebabnya ADV Siswandi dan tim kuasa hukum lainnya menilai terdakwa sebagai korban dari atasannya.

Yang penting dari perkara ini, lanjut ADV Siswandi, jika hasil investigasi dibeberkan secara rinci, para petinggi Paryoto di BPN Jakarta Timur dipastikan bisa terjerat dalam perkara ini. Sehingga ADV Siswandi berani mengatakan, "Paryoto hanyalah tumbal para atasannya itu".

Setelah melakukan tugasnya, Paryoto malah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan akta tanah seluas 7,2 hektare yang disengketakan Abdul Halim dan Benny Simon Tabalujan.

Menurutnya, seharusnya atasan kliennya lah yang terlebih dahulu dimintai pertanggungjawaban hukum. Kenyataannya justru kepala kantornya sama sekali tidak diseret ke pengadilan.

Perkara yang dituduhkan kepada Paryoto, menurut tim hukum, seharusnya bukan ranah perkara hukum pidana. Ini merupakan hukum administrasi karena berkaitan dengan pengukuran tanah.

"Bukan persoalan hukum tindak pidana pemalsuan surat. Alasanya, tidak ada satu surat pun yang dipalsukan Paryoto," tandas Siswandi.

Dijelaskan ADV Siswandi, perkara sengketa tanah ini sempat bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung.

"Putusannya, SHGB milik keluarga Tabalujan adalah sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum," tandasnya. Pihaknya mengupayakan pembelaan hukum bagi terdakwa Paryoto pada sesi persidangan berikutnya.

Sejumlah awak media langsung mengerubuti Dr Ling R Sodikin Arifin SH CN MH MKn, saksi ahli yang ditolak kehadirannya oleh majelis di luar ruangan persidangan. 

Dalam keterangannya kepada pers, saksi ahli didampingi ADV Siswandi dan kuasa hukum terdakwa lainnya mengaku sangat kecewa atas penolakan majelis hakim tersebut. Seandainya ia bisa diterima dalam persidangan itu, ia mengaku akan menjelaskan sesuai dengan keahlian di bidangnya.[isur/rls]

No comments