Paryoto Akhirnya Divonis Bebas Murni | Hakim Perintahkan Segera Pulihkan Nama Baiknya

Share:

INTRONEWS - TERDAKWA seorang mantan juru ukur tanah BPN, Paryoto, akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim PN Jakarta Timur, Selasa 15 Desember 2020.  Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Safrudin A Rafiek didampingi Sri Asmarini dan Tohari Taspirin memvonis bebas karena terdakwa yang tidak terbukti memalsukan akta tanah.

Vonis bebas terhadap Paryoto adalah upaya signifikan dari tim kuasa hukumnya Dr Wardaniman dan Ranatus Reno Gulo dari Law Firm Jagratara Merah putih. Para lawyer itu mengucap syukur atas jerih payahnya mendampingi terdakwa. 

Dalam sidang sebelumnya Paryoto dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Setia Mulya dengan 1 tahun 6 bulan penjara. Usai mendengar putusan bebas tersebut Paryoto tak kuasa menahan rasa haru bercampur gembira, ia pun bersyukur.

Bagaimana Paryoto bisa bebas dari jerat hukum? Tentu saja ini tidak mudah. Menurut Ketua Law Firm Jagratara Merah Putih, Brigjen Pol Purn ADV Drs Siswandi, terdakwa melakukan pengukuran berdasarkan surat tugas dengan dibantu oleh tim. Terdakwa tidak kenal dengan Abdul Halim yang menjerat Paryoto ke dalam perkara tersebut.

"Bahwa menyatakan permohonan pengukuran telah lengkap dokumen yang diajukan Pemohon yakin Bapak Benny Tabalujan," papar Siswandi, advokat yang juga mantan perwira tinggi polisi itu saat dikonfirmasi melalui android, Selasa malam.

Berdasarkan keterangan ahli, dokumen pengukuran bukan termasuk akta otentik, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai unsur pemalsuan dalam akta otentik. Perbuatan terdakwa dalam unsur dakwaan ke-1 dan ke-2 JPU tidak terbukti.

"Sehingga majelis membebaskan terdakwa dalam segala tuntutan dan memulihkan harkat dan martabat terdakwa. Alhamdulillah," kata Siswandi dengan wajah sumringah.

Selain Paryoto kasus dugaan pemalsuan akta tanah seluas 7,7 ha itu pun menyeret terdakwa lainnya, yakni Benny Simon Taballujan dan Achmad Djufri.

Menurut Siswandi, saksi dari kanwil BPN telah memberikan keterangan yang benar sesuai fakta-fakta hukum dan juga telah kita sentil jaksanya bahwa telah ada putusan TUN (Tata Usaha Negara) yang telah inkrah.

Dalam persidangan, Hakim agak sedikit kaget dan meminta agar salinan putusan TUN tersebut dilampirkan dalam persidangan. "Salut koordinator Dr Wardaniman dari Law Firm Jagratara Merah Putih," kata Siswandi. 

Paryoto saat keluar dari ruang sidang setelah dirinya dinyatakan vonis Bebas Murni oleh majelis hakim PN jakarta Timur. Foto. Istimewa


Alasan detail Paryoto bisa bebas murni dari perkara ini, Siswandi menjelaskan karena keterangan saksi sangat membantu.  

1. Saksi mengatakan dasar haknya adalah 4 Girik;
2. Saksi tidak tahu pasti nomor girik dan luasnya;
3. Saksi mengatakan ada 18 AJB terkait transaksinya atas tanah;
4. Saksi tidak mengenal terdakwa;
5. Saksi tidak mengetahui apa hasil putusan PTTUN dan MA.
6. Saksi mengatakan tanah tersebut awalnya dibeli oleh bosnya memakai nama saksi;
7. Saksi mengatakan bos tersebut sejak awal berhubungan dengan orangtua saksi, H. Asni.
8. Saksi mengatakan penyerahan tanah tersebut kepadanya karena bos pemilik yang membeli tanah tersebut pergi entah kemana;
9. Saksi mengatakan, penyerahan tanah tersebut kepadanya sebagai bentuk balas jasa dari bos kepada orangtua saksi.
10. Dalam hal mengajukan laporan terhadap terdakwa di polisi, saksi menyerahkan sepenuhnya ke pengacara, karena saksi/pelapor pada dasarnya tidak mengenal terdakwa.

"Law Firm JTMP (Jagratara Merah Putih) menyatakan terdakwa Paryoto Bebas Murni. Ini menunjukan keadilan dan kebenaran masih memihak. Kriminalisasi terdakwa harus diungkap. Mafia tanah ungkap tuntas dan tangkap oknum BPN yang terlibat," ujar ketua Law Firm JTMP, Brigjen Pol ADV Drs Siswandi.

ADV Drs Siswandi kedua dari kiri bersama tim kuasa hukum Paryoto. Paling kiri Dr. Iing Sodikin Arifin SH CN MH MKn, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN yang diajukan Lawyer. Foto istimewa

Kisah yang Memilukan
Jika melirik ke belakang, Paryoto terpaksa harus duduk di kursi pesakitan akibat sengketa tanah antara Benny Simon Tabalujan dengan Abdul Halim, mantan lurah setempat. Perselisihan memaksa Abdul Halim membuat laporan polisi 1 Oktober 2018.

Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya waktu itu menetapkan tiga tersangka, yakni Benny Simon Tabalujan, Achmad Djufri dan Paryoto. Masa pensiun Paryoto akhirnya terusik lantaran harus berurusan dengan hukum.

Paryoto dituduh memalsukan dan penerimaan suap terkait pengukuran tanah di Cakung Barat pada 2011 silam. Padahal Paryoto yang berusia 62 tahun itu hanyalah mantan juru ukur tanah BPN yang tidak memiliki keistimewaan diantara pegawai BPN.

Mengenai kasusnya sendiri Paryoto juga bingung. Sudah ratusan kali ia mengukur tanah. Semuanya ia jalankan sesuai SOP. Tetapi tanah yang di Cakung Barat itu kemudian membuat dirinya menjadi tersangka.

Pada bulan Mei 2020 dia pertama kali menerima surat dari Polda Metro Jaya yang menetapkannya sebagai tersangka. Paryoto segera mengadu ke mantan atasannya, kepala seksi, kabid, lalu disarankan ke Kakanwil.

Saat bersama Kakanwil, Paryoto ditunjukkan isi perbincangan WA antara Kakanwil dengan Kepala Pertanahan Jaktim. Ia hanya melihat sepintas, isinya ia dijamin aman walaupun tersangka.

Kepala Pertanahan Jakarta Timur memberi nomor ponsel Paryoto kepada seseorang bernama Awi yang lalu menghubungi Paryoto, meminta bertemu dengan iming-iming akan membantu. Keduanya bertemu di hotel di kawasan Pluit. Di sana Awi meminta Paryoto mengaku menerima uang dari Achmad Djufri, utusan si empunya tanah, Benny Tabalujan yang mendampinginya saat melakukan pengukuran. '

Besarannya sebanyak-banyaknya. Awi meyakinkan Paryoto akan selamat dan berjanji kepalanya akan jadi jaminan. Paryoto melaporkan hasil pertemuan itu kepada Kakanwil DKI Jakarta. Namun  oleh Kakanwil ia pun dipaksa harus mengaku menerima uang sekian.

Paryoto diminta mengaku lupa siapa yang ngasih. Ia dilepas begitu saja oleh Kakanwil. Pulangnya ke Kantor Jakarta Timur dan laporan bahwa ia sependapat dengan Kakanwil meski sebenarnya ia tak sepeser pun menerima uang. Paryoto terpaksa menurut karena ia ingat anaknya yang masih kecil.

Belakangan Paryoto sadar kalau dirinya sedang dikorbankan. Tadinya ia minta dilindungi justru malah dijorokin. Dia juga tak ingin dimanfaatkan untuk menjerat dua tersangka lainnya, Benny Tabalujan dan Ahmad Djufri. Karena itulah di persidangan Paryoto mencabut keterangannya soal penerimaan uang itu.

Ending yang Mengesankan
Keluarga dan orang-orang di sekitarnya sangat mendukung langkah Paryoto, bahkan para ketua RT bisa mengerti bahwa itu bukan aib, karena Paryoto merasa tidak salah. Ia tinggal di situ sejak 1985. Dari dulu tidak pernah bermasalah. Kebetulan ia Ketua RW di salah satu wilayah di Bintara, Bekasi tersebut.

Menjelang putusan majelis, Paryoto pun menyempatkan diri mudik dan berziarah ke makam orangtuanya di Jawa Tengah. Paryoto sangat percaya hakim akan mengetahui kebenarannya dan akan memberikannya keadilan.

Didampingi advokad kenamaan Dr Wardaniman Larosa SH MH CLA CTA dan Brigjen Pol Purn ADV Drs Siswandi SH, sidang putusan Paryoto pun divonis Bebas Murni.

Brigjen Pol Purn ADV Drs Siswandi mengatakan, tangkap Abdul Halim dan oknum pejabat BPN DKI dan BPN Jakarta Timur. Siswandi mengabarkan bahwa Menteri ATR BPN ternyata sudah mencopot kepala PBN DKI dan Kepala BPN Jakarta Timur.[isur/rls]

No comments