Kejari Tetapkan Kakanwil BPN DKI sebagai Tersangka | Siswandi Acungkan Jempol

Share:

INTRONEWS - Jakarta, - Ketua Law Firm Jagratara Merah Putih, Brigjen Pol P ADV Drs Siswandi, yang bertindak juga sebagai Kuasa hukum Parioto yang divonis bebas PN Jaktim, mengapresiasi langkah cepat Kejari Jakarta Timur mengungkap mafia Tanah Cakung dengan menetapkan Kakanwil BPN DKI sebagai tersangka.

"Ini pembuktian aparat tidak tinggal diam untuk mengungkap mafia tanah di Cakung. Saya dan klien kami yang divonis bebas akibat kasus ini sangat mengapresiasi kejaksaan negeri DKI. Kami acungkan jempol," kata Siswandi kepada pers, Selasa pagi (5 Januari 2021).

Pernyataan Siswandi dari tim advokat Law Firm Jagratara Merah Putih itu disampaikan berkaitan pengumuman Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pembatalan 38 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4931 tanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur.

Penetapan itu disampaikan Kejari Jaktim, Yudi Kristiana, bersamaan dengan penyampaian kinerja Kejari Jakarta Timur tahun 2020.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta, Nirwan Nawawi dalam keterangan tertulisnya yang dimuat sejumlah media Selasa ," ujar Nirwan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/1/2021) merinci, penetapan tersangka itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor: Print-05/M.1.13/Fd.1/11/2020 tanggal 12 November 2020.

Berlandaskan proses penyelidikan, lanjut Nirwan, tim dari kejaksaan kemudian memutuskan menaikkan status penanganannya ke tingkat penyidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan peristiwa pidana terkait tindak pidana korupsi.

Dari hal tersebut selanjutnya tim menaikkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor: 01/M.1.13/Fd.1/12/2020 tanggal 1 Desember 2020.

Melalui proses penyelidikan dan ditemukannya bukti permulaan yang cukup, pihak Kejari Jakarta Timur menetapkan dua tersangka, yakni AH dan JY. Catatan Kejari, keduanya mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta.

Tuduhan terhadap keduanya terkait dugaan tindak pidana korupsi pembatalan 38 sertifikat hak guna bangunan dan penerbitan SHM No. 4931 tanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur.

Hasil penyelidikan diketahui sertifikat yang dibatalkan tersebut sebelumnya atas nama PT. SV yang selanjutnya diterbitkan sertifikat baru dengan inisial AH dengan luas 77.852 meter persegi. Tindakan tersebut, diakui Nirwan telah membuat negara merugi hingga Rp1,4 triliun.

Kerugian yang diakibatkan dari perbuatan tersangka terhadap objek tanah seluas 77.852 M2 berdasarkan nilai transaksi senilai Rp220 miliar. Selanjutnya berdasarkan NJOP kurang lebih Rp700 miliar. "Dan jika berdasarkan harga pasaran sebesar Rp1,4 triliun," papar Nirwan.

AH maupun JY dikenakan Pasal 9 UU RI No 31 Tahun 1999 Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 KUHP Atau Kedua Pasal 21 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Untuk memudahkan penanganan perkara, dalam proses penyidikan, tim penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur juga berkoordinasi dengan pihak Bank dan juga PPATK sehubungan adanya dugaan penyuapan.

Brigjen Pol Purn ADV Drs Siswandi sebelumnya pernah mendesak kejaksaan untuk menangkap Abdul Halim dan oknum pejabat BPN DKI dan BPN Jakarta Timur. Pada saat yang sama Siswandi juga mengabarkan bahwa Menteri ATR BPN sudah mencopot kepala BPN DKI dan Kepala BPN Jakarta Timur.[isur/rls]

BERITA TERKAIT: PARYOTO DIVONIS BEBAS MURNI 

No comments