Masyarakat Waspadalah Jika Beli Tanah Kapling di Kawasan KBU

Share:

BANDUNG, intronews.my.id - Kades Cibiru Wetan Hadian Supriatna terkait maraknya penjualan kapling tanah di kawasan KBU menilai, sering kali pengembang tidak melapor ke desa.

"Kita adukan ke pihak kecamatan dan Satpol PP tidak ada tindakan. Oleh pengembang, desa malah dipandang sebelah mata," ungkap Kades Hadian seperti dilansir jurnal1.id (grup intronews.my.id) Senin 8 Februari 2021.

Kades Hadian berharap masyarakat berhati-hati jika membeli tanah di Kawasan KBU, jangan sampai kelak mendapatkan masalah. Taatlah aturan sesuai Perda yang dikeluarkan gubernur.

Lho, ini ada apa sampai-sampai kades Cibiru menyampaikan jawaban yang cukup tegas? Rupanya muncul sinyalemen dari maraknya penjualan tanah kapling di Kawasan Bandung Utara (KBU) oleh pengembang resmi maupun perorangan.

Kata Kades, perlu menjadi perhatian serius terutama masyarakat yang akan membeli dan menjadi konsumen kapling di KBU.

Dari penelusuran Jurnal1.id yang langsung dilakukan Pemimpin Redaksi, Edi Sutiyo, di wilayah Cileunyi, ada beberapa pihak yang menjual tanah kapling, tersebar di wilayah Utara kecamatan Cileunyi.

Berbagai penawaran menarik dalam trik penjualan yang memikat para konsumen termasuk kemudahan pembayaran, seperti dengan cara mencicil, maupun trik lainnya yang menggoda.

Namun dari hasil penelusuran itu ada yang perlu diperhatikan bagi masyarakat jika membeli tanah di kawasan KBU. Tanah di lokasi tersebut besar kemungkinan tidak semuanya diberi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) jika masyarakat akan membangun rumah.

Pasalnya, sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, masyarakat tidak sembarangan mendirikan bangunan.

Menurut aturan, semua pihak harus memperhatikan dan merujuk pada Perda tersebut. Pendirian bangunan di KBU Wajib Rekomendasi Gubernur atau Provinsi. Seperti pernah ditegaskan Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat peresmian salah satu objek wisata di Lembang tahun 2020. Saaat itu gubernur yang disapa Emil itu menegaskan Izin KBU harus berbentuk Rekomendasi.

Salah satu sumber di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jabar yang tidak bersedia ditulis identitasnya mengatakan, terkait pembangunan di atas lahan KBU sudah ada aturannya tersendiri.

Prosentase lahan yang boleh dibangun dan itu ketat rekomendasinya, terutama terkait IMB. Jadi nanti sistem IMB-nya perorangan setelah kepemilikan tanah sah. Yang diizinkan dari tiap kavling sebesar 30%.

"Jadi kalo buka kapling pemilik lahan harus nenyiapkan jalan paving block 30% dari lahan, 40% penghijauan dibagi untuk fasum, fasos dan di tiap kapling bangunan," ungkap sumber tersebut.

Lanjut sumber itu, pengembang atau pihak yang menjual dan menyediakan tanah kapling di atas KBU harus membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial. Jika tidak maka terkait IMB nantinya hanya 30% diterbitkan berdasarkan pengantar dari RT/RW, desa, kecamatan dan izin tetangga.

Sementara itu saat redaksi menghubungi Camat Cileunyi Solihin SSos via telepon dan whatsapp, pihaknya hingga berita ini ditulis belum memberikan jawaban.[isur/rls]

No comments