Tommy Soeharto Menang di PTUN | Eka Santosa DPW Jabar Masih Kuat

Share:


JAKARTA,
intronews.my.id - Angin segar berhembus cukup kencang di kubu Partai Berkarya di bawah naungan Tommy Soeharto atau Hutomo Mandala Putra (HMP) pada Selasa sore 16 Februari 2021.

Beredar kabar di berbagai platform media sosial berupa tangkapan layar Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat, isinya mengabulkan permohonan pemohon dalam gugatan No. Perkara 182/G/2020/PTUN.JKT,  perselisihan kepengurusan dalam Partai politik.

“Kita bersyukurlah, perjuangan  dan harapan kader Partai Berkarya yang menjadi  peserta Pemilu 2019 dapat dikabulkan. Ini membuktikan negara kita masih menjadikan panglima dalam sebuah hal persoalan hukum, meskipun dimensinya politis,” ujar Eka Santosa, Ketua DPW Partai Berkarya Jawa Barat yang dikontak redaksi pada Selasa malam (16/2/2021) sepulang ia berkonsolidasi dengan  DPP Partai Berkarya di Jakarta.

Eka mengatakan, “Terima kasih kepada Pak HMP Ketua Umum Partai Berkarya  yang mensupport penuh  tim hukum dalam menangani perkara ini.”

Bukan Kalah – Menang 
Keberhasilan ini, lanjut Eka Santosa, tidak terlepas dari dua langkah utama, yakni lobi dan komunikasi poltik serta langkah hukum yang persuasif.

”Ini bukan persoalan kalah atau menang, melainkan menyangkut komitmen semangat membangun bangsa. Terpenting supremasi hukum di negeri kita masih berdiri, demi menegakkan sebuah kebenara. Proses ini pun bukan sebuah rekayasa politik. Hal ini penting, karena  menyangkut sebuah partai,” ujarnya.

Ditegaskan, ”Salah satu tujuan berdirinya partai adalah untuk menunjukkan adanya demokrasi, dan demokrasi itu sendiri tujuannya demi penegakan supremasi hukum.”

Sebagaimana diketahui, langkah  Tommy Soeharto selaku Ketua Umum DPP Partai Berkarya dalam hal ini selaku  penggugat. Kemudian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai tergugat.

Terdapat lima butir  gugatan Tommy ke Menkumham Yasonna Laoly selaku tergugat yang dikabulkan, yaitu:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Batal dan/ atau tidak Sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan PerubahanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 3O Juli 2020;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Kembali Eka Santosa ditanya tentang kondisi struktur dan fungsionaris Partai Berkarya di Jawa Barat terkait gonjang-ganjing sekitar 7 bulan terakhir ini, menghimbau pada tahap kemenangan awal.

”Dari 27 DPD setahu saya ada 4 Ketua DPD Partai Berkarya Jabar yang berhalangan tetap (meninggal dunia). Ini merupakan modal utama Partai Berkarya  peserta Pemilu 2019, mayoritas di antaranya ingin segera berkonsolidasi, dan saya jawab bersabarlah.” (harri safiari/isur/rls)

No comments