[YOUTUBE] KBPP Polri Lahir untuk Menegakan Pancasila melalui Organisasi Anak Polisi | Brigjen Pol Pur ADV Drs Siswandi

Share:


JAKARTA
- Perang terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah Perang Ideologi. Bisa juga disebut perang modern yang kompleks dan multidimensional, namun relatif lebih murah dibanding perang fisik atau perang konvensional. Dalam perang ini banyak pihak yang ingin mengubah Ideologi Pancasila.

Dalam sebuah diskusi virtual dengan sejumlah pihak melalui aplikasi zoom, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Keluarga Besar Putra Putri Kepolisian Republik Indonesia (PP KBPP Polri), Brigjen Pol Purn ADV Drs Siswandi mengajak seluruh elemen di KBPP Polri maupun masyarakat untuk mempertahankan Ideologi Pancasila.

Seperti yang telah dirumuskan bersama oleh Ketua Umum KBPP Polri Dr Evita Nursanty MSc sebelumnya, Siswandi mengulas detail pada diskusi virtual di pertengahan Maret 2021 itu. Menurutnya, kita perlu mengetahui fenomena Perang Ideologis tersebut, antara lain seperti berkembangnya sikap intoleransi, tumbuhnya radikalisme dan terorisme, munculnya sikap disintegrasi hingga separatisme, serta beragam bentuk ancaman lainnya yang menggerus sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan mengenakan baju dinas Sekjen KBPP Polri, Siswandi menegaskan tentang perangkat atau kondisi apa saja yang dimanfaatkan dalam perang ideology tersebut.

“Mereka memanfaatkan globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi dan informatika. Mereka juga memanfaatkan ketidakstabilan politik dan keamanan, termasuk menghembuskan Isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan)," papar Siswandi.

Meski demikian, Sekjen KBPP Polri ini punya trik dan cara logis bersama Ketum KBPP Polri untuk melawan. Caranya antara lain, kita harus melakukan perlawanan lebih besar daripada gerakan mereka. Mereka membuat organisasi kita buat organisasi. Mereka bikin sel radikalisme kita membuat sel Pancasila.

“Mereka bikin pengajian eksklusif menularkan intoleransi, kita juga membuat pengajian tapi menularkan Pancasila, kita perbaiki regulasi, kita bangun koordinasi dengan organisasi atau lembaga," papar Siswandi.

Melawan mereka dengan kekuatan ormas KBPP Polri, satu diantaranya dedikasi KBPP Polri yang merupakan wadah tunggal organisasi Putra Putri Polri di bawah pembinaan Kapolri dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia,

KBPP Polri yang didirikan sejak 1 Maret 2003 ini memiliki azas Pancasila, landasan juangnya semangat Sumpah Pemuda, Semangat Juang 1945, Semangat Tribrata dan Catur Prastya. Sebagai organisasi besar KBPP Polri juga memiliki pedoman juang yakni Ikrar KBPP Polri dan Tri Setia. “Masih berani melawan radikalisme?” tanya Siswandi

Maksud dan Tujuan KBPP Polri kan sudah kita ketahui bersama, yaitu menghimpun putra putri keluarga besar polri untuk menjadi manusia berkepribadian Pancasila dan berwatak luhur. Lain dari itu juga menggalang potensi segenap anggota serta menjadikan penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada gilirannya, lanjut Siswandi, KBPP Polri berfungsi sebagai katalisator dan komunikator dalam memperjuangkan kepentingan politik bangsa. “Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tandas Sekjen KBPP Polri yang juga seorang pensiunan perwira tinggi polisi ini.

Berbicara mengenai struktur organisasinya, KBPP Polri berada di Pusat sampai daerah (provinsi, kabupaten/ kota, sampai sektor (kecamatan) dan subsektor (komplek Polri). Dari sisi potensi keanggotaan KBPP Polri sangat masif dan ada di seluruh Indonesia.

“Patut dibanggakan, organisasi ini sangat besar peranannya untuk memenangkan perang ideologi asing yang sedang berupaya merongrong Pancasila,” kata Siswandi.

Potensi ini belum termasuk keluagra besar Polri yang ada di luar struktur KBPP Polri, yang kini tersebar sampai luar negeri, dengan berbagai latar belakang profesi, baik itu di eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun dunia usaha, dan lainnya.

Siswandi juga membocorkan rencana kegiatan dan program Pengurus Pusat KBPP Polri tahun 2021 hingga 2026 mendatang, yakni:

(1). Penguatan organisasi sampai ke subsektor dan penataan administrasi keanggotaan,
(2). Pemanfaatan Teknologi,
(3). Penguatan SDM,
(4) Penguatan Niali Kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika

Mendorong aktivitas dan manifestasi program Ketua Umum KBPP Polri Dr Evita Nursanty MSc itu, Siswandi menyambut baik upaya yang dilakukan KBPP Polri untuk memformulasikan alat ukur implementasi Pancasila dalan kehidupan sehari-hari terutama dalam dunia organisasi .

Alat ukur dasar yang bisa dipakai itu antara lain:

1. Apakah azas Pancasila sudah tercantum dalam AD/ART Organisasi?
2. Dalam struktur organisasi ada Departemen/Bagian/Seksi Implementasi Pancasila
3.Ada program kerja yang terkait sosialisasi atau implementasi nilai nilai Pancasila (Usul sebaiknya MPR RI maupun BPIP punya program dan anggaran rutin mengenai kerja sama dengan organisasi ini)
4. Visi misi ketua umum organisasi (saat munas, musda dll) memiliki visi misi terkait Pancasila

“Saat ini banyak organisasi yang pamer dukung NKRI (dalam spanduk, medsos dll), tapi tidak secara jelas menyatakan dukungan kepada Pancasila. Seharusnya Dukung Pancasila, Dukung NKRI. Itu satu paket,” ulasnya.

Sejauh ini KBPP Polri belum melakukan evaluasi secara spesifik. Namun demikian,  muncul persoalan yang wajib dijawab, yakni” Siapa yang akan melakukan review terhadap ormas ini secara rutin? Ukuran Pancasilais dan bukan Pancasilais akan ditindaklanjuti seperti apa?

Ormas yang memiliki akar hingga ke tingkat kecamatan ini memiliki dasar regulasi yang jelas, yakni  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI.

“UU Ormas sudah mengatur standard organisasi untuk asas Pancasila, tapi siapa yang benar benar mengawasi hari ke hari? Siapa yang punya kewenangan untuk menegur?” tanya mantan petinggi Bareskrim Polri dan BNN ini.

Kalau dilihat Perpres No. 7 Tahun 2018 sebenarnya tugas BPIP sangat strategis karena memberikan rekomendasi terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. “Tapi harus diperkuat dengan UU,” pungkasnya.[isur/rls]

No comments