Farhat Abbas: Nurdin Abdullah Manusia Biasa Bukan Malaikat | BAGIAN I

Share:

INI komentar yang layak disimak dan cukup penting dari Dr Farhat Abbas, Ketua Partai PANDAI. Tokoh gaek yang cukup mendalam memahami hukum dan politik nasional. Ia menyitir peristiwa mengagetkan yang menimpa Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah. Gubernur bersih ini ternyata bisa di-OTT KPK juga.

Dalam sejumlah pemberitaan di media massa, khususnya media online, Nurdin Abdullah ditangkap tim penyidik KPK, karena ia diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp5,4 miliar dari beberapa kontraktor dalam kasus proyek pekerjaan infrastruktur. Kok bisa?

Paparan bahasa tutur Farhat Abbas ini diabadikan di kanal Youtube Dasentral TV berjudul “Farhat Abbas: Gubernur Sulsel Terkena OTT KPK”. Penjelasan sangat rinci dan hati-hati tanpa emosi apalagi irihati dengan durasi 13,20 menit, yang di-upload Selasa 20 April 2021 lalu.

Farhat Abbas yang kelahiran 22 Juni 1976 di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tersebut menjelaskan rinci, berita Nurdin Abdullah bikin masyarakat geger. Tak mungkinlah seorang gubernur bertitel Guru Besar yang terkenal anti-korupsi itu bisa-bisanya di-OTT KPK.

Menurut Farhat Abbas, harus dilihat sisi penting dari peristiwa ini, yakni kesalehan seorang Nurdin Abdullah, kinerja KPK, serta partai pengusung dan koalisinya. Stempel yang melekat pada diri Nurdin Abdullah, ia satu-satunya gubernur di Indonesia yang sangat steril dari gemerlapnya korupsi. Jadi, ada apakah dengan mental Nurdin Abdullah hingga tiba-tiba menjadi terduga koruptor?

Dengan kepala dingin, bijak dan tidak terburu-buru, Farhat Abbas mengajak kita melihat lebih mendalam dari kasus ini. Nurdin Abdullah saat itu sudah menempati posisi empuk. Rasanya, posisi nikmat itu bisa saja membuat semua orang saleh bisa jadi salah?

Mungkinkah ada faktor yang lebih mendasari KPK sehingga harus menangkap Nurdin Abdullah yang mantan Bupati Banteng dua periode, 2008 s/d 2018 ini?

Jika dikaitkan dengan perjalanan Nurdin Abdullah selaku Bupati Banteng, banyak pihak meragukan perubahan sikap mentalnya. Artinya, Nurdin istiqomah tak silau dengan gumpalan fasilitas negara, padahal kesempatan untuk mengeksploitasinya sangat terbuka.

“Karenanya putra asal Parepare kelahiran 7 Februari 1963 ini sempat meraih gelar antikorupsi, sebagai tokoh perubahan selaku kepala daerah, dan memang selama menjabat bupati Banteng banyak terobosan yang dilakukan dan memberikan manfaat kepada rakyat,” ungkap Farhat Abbas.  

Reputasi ini pula yang melalui Pilkada 2018-2023 diusung oleh PDIP, PKS, PAN dan PSI, Nurdin mendapat dukungan besar sehingga berhasil terpilih sebagai gubernur Sulawesi Selatan menggantikan Syahrul Yasin Limpo.

Sekali lagi, OTT KPK terhadap Nurdin Abdullah menjadi pertanyaan tersendiri, mungkinkah Nurdin berubah sebagai manusia biasa? Memang tidak tertutup kemungkinan itu, tapi sepak terjangnya selama ini membuat banyak elemen masyarakat bisa mempercayai penyalahgunaan Nurdin terhadap fasilitas negara.

Karena itu, lanjut Farhat Abbas, jika memang KPK menemukan indikasi penyalahgunaannya maka semua pertanyaan yang layak kita lontarkan apakah KPK sudah mengingatkannya jika model ini dilakukan maka misi pencegahan jauh lebih bermakna dibanding penindakan meski tetap diperlukan tindakan hukum itu.[BERSAMBUNG]

No comments